Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 bertujuan untuk mengatur klasifikasi kewenangan akses dalam berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota untuk mengunduh, melihat, atau tidak memiliki akses terhadap data geospasial. Pemegang akses dapat memberikan mandat kepada pejabat lain, dan bertanggung jawab atas validitas, keamanan, dan kerahasiaan data. Pengelolaan akses dilakukan oleh Sekretariat Jaringan IGN, dan daftar pejabat pemegang akses harus disampaikan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial. Penyalahgunaan akses dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemblokiran akses.

1. Penerima akses yang menyalahgunakan data dikenakan sanksi administrasi berupa pemblokiran akses.
2. Sistem dapat otomatis memblokir akses jika terdeteksi perilaku mencurigakan.