Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah

Juga dikenal sebagai: PMK 121/PMK.02/2011 · PMK No. 121/PMK.02/2011

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:1 Agustus 2011Tanggal Penetapan:1 Agustus 2011
Anggaran Belanja NegaraKeuangan Negara & Daerah

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaTata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku01 Agustus 2011
Tanggal Penetapan01 Agustus 2011
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan beras pemerintah yang dialokasikan dalam APBN dan dikelola oleh Perum BULOG, guna penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana, dan pengendalian gejolak harga beras.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini menetapkan Direktur Utama Perum BULOG sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pengadaan cadangan beras. Pengadaan ini mencakup penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan, dan pengendalian harga. Dana pengadaan dialokasikan dalam APBN dan diatur melalui mekanisme SP RKA-BUN dan DIPA. KPA bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana, serta pelaksanaan audit oleh auditor berwenang.

(-)

(-)