Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2010

(-)

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman pengukuran indikator kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan penyusunan dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja dari setiap Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Pengukuran kinerja program, yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dalam Rencana Strategis dengan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Unit Organisasi Eselon I.
2. Pengukuran kinerja kegiatan, yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) oleh Unit Organisasi Eselon II dan Unit Kerja Mandiri.
3. Tahapan pelaksanaan pengukuran kinerja meliputi persiapan, penetapan ukuran dan referensi, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasil.
4. Sekretariat Jenderal dapat menetapkan kebijakan pengukuran kinerja yang menyangkut ruang lingkup dan luasnya pengukuran kinerja yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.

(-)

(-)