Undang-undang (UU) Nomor 108 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun-1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kota Cirebon dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum saat ini. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Cirebon dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif di Kota Cirebon. Undang-Undang ini juga mengatur cakupan wilayah, batas wilayah, dan karakteristik Kota Cirebon, serta menyesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah. Kota Cirebon terdiri dari lima kecamatan dan memiliki batas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Karakteristik Kota Cirebon meliputi ciri geografis, potensi sumber daya alam, dan kultural yang religius serta berbasis budaya dan sejarah.

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(-)