Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 45 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 485).

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (JFPH). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2014 dan karena Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Hukum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Uji Kompetensi JFPH menjadi dasar pelaksanaan Uji Kompetensi dalam perpindahan dari jabatan lain atau promosi, dan kenaikan jenjang jabatan.
2. Instansi Pembina (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) menyelenggarakan Uji Kompetensi. Instansi Pengguna dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi setelah memperoleh akreditasi dari Instansi Pembina.
3. Uji Kompetensi JFPH meliputi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis. Metode Uji Kompetensi dapat berupa uji portofolio dan/atau uji tulis.
4. Peserta Uji Kompetensi harus memenuhi kualifikasi tertentu, seperti pengalaman di bidang penyuluhan hukum dan angka kredit yang mencukupi.
5. Mekanisme pengajuan usulan peserta Uji Kompetensi diatur secara rinci, termasuk persyaratan administrasi dan persetujuan dari pimpinan unit kerja.
6. Tim Uji Kompetensi bertugas menyiapkan instrumen Uji Kompetensi, melaksanakan Uji Kompetensi, dan memberikan rekomendasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain atau promosi, serta Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui kenaikan jenjang jabatan. Persyaratan dan metode Uji Kompetensi berbeda untuk masing-masing jenis pengangkatan.

(-)

(-)