Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 2005

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005, yang bertujuan untuk mengatur susunan organisasi, tata kerja, dan hak keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif dan efisien di wilayah tersebut.

Ketentuan Substansial

Badan ini terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana, yang semuanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dewan Pengarah terdiri dari 17 anggota dari berbagai unsur, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta tokoh masyarakat. Dewan Pengawas terdiri dari 9 anggota yang memiliki keahlian di bidang pengawasan. Badan Pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana yang setingkat menteri, dan terdiri dari beberapa deputi yang mengelola berbagai bidang seperti perencanaan, pengembangan kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi. Badan ini berfungsi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor, termasuk perumahan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.