Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013

(-)

Peraturan ini mengatur tentang pengawasan terhadap penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan perencanaan dan prosedur penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kesatuan wilayah daerah pemilihan, perimbangan jumlah kursi, dan partisipasi publik.

Pelaksana dan Ruang Lingkup Pengawasan:

• Bawaslu melaksanakan pengawasan di seluruh Indonesia, meliputi perencanaan, penetapan, dan tindak lanjut terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat.
• Bawaslu Provinsi mengawasi penataan jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi serta tindak lanjut terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat.
• Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penataan jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta tindak lanjut terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat.

Potensi Kerawanan, Fokus, dan Strategi Pengawasan:

• Potensi kerawanan meliputi DAK2 tidak valid, ketidaksesuaian prosedur, dan kurangnya transparansi.
• Fokus pengawasan adalah pada kebenaran prosedur, keterbukaan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap peraturan.
• Strategi pengawasan meliputi pencegahan dan penindakan, dengan melibatkan masyarakat.

Mekanisme Pengawasan:

• Pengawasan dilakukan secara aktif dengan mengidentifikasi potensi kerawanan, menentukan fokus pengawasan, dan memberikan rekomendasi.
• Pengawasan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa:

• Temuan dan laporan dugaan pelanggaran ditangani oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatan.
• Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Pemilu terkait penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

1. Dalam hal Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota belum terbentuk pada saat tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tugas dan kewenangan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pemilu diatasnya.

(-)