Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2023

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 499).

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penghapusan piutang di bidang kepabeanan dan cukai. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan aset yang memenuhi kriteria potensi manfaat ekonomi dan nilai yang dapat diukur dengan andal, serta untuk menjamin kepastian hukum dalam penatausahaan piutang. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali ketentuan mengenai penghapusan piutang di bidang kepabeanan dan cukai.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Penghapusan piutang dapat dilakukan melalui Penghapusbukuan dan Penghapustagihan.
2. Hak penagihan piutang kedaluwarsa setelah 10 tahun sejak timbulnya kewajiban membayar, dengan pengecualian tertentu.
3. Penghapusbukuan dilakukan jika piutang tidak memenuhi kriteria pengakuan aset sesuai standar akuntansi pemerintahan, dengan kondisi tertentu terkait pihak yang berutang (meninggal, pailit, tidak ditemukan, atau perubahan kebijakan).
4. Penghapustagihan dilakukan terhadap piutang yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa atau hak negara untuk menagih tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu.
5. Pembentukan tim Penghapustagihan untuk mengusulkan piutang yang akan dihapustagihkan.
6. Proses pengajuan usulan Penghapustagihan dilakukan secara berjenjang dari Kantor Pelayanan hingga Menteri Keuangan.
7. Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Penghapustagihan.
8. Dilakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penghapusan piutang.

Peraturan ini juga mengatur penelusuran dokumen piutang dan dokumen penagihan yang tidak ditemukan, serta memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan petunjuk teknis penghapusan piutang.

1. Terhadap usulan penghapusan Piutang yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan Keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak berlaku terhadap Penghapusbukuan atas Piutang yang telah kedaluwarsa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

(-)