[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","8310a888-cfe5-4480-a087-cd6094f55ef5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-01-18","effective_date","2016-01-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Perlindungan Konsumen",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA","location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 11, BN.2016/No.92, jdih.dephub.go.id : 21 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","Ruang lingkup peraturan ini mencakup penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal, termasuk kegiatan keagenan kapal, pelaksana kegiatan keagenan kapal, jenis keagenan kapal, persyaratan perizinan usaha, tata cara pemberian izin usaha, hak dan kewajiban perusahaan keagenan kapal, tata cara pelaporan kegiatan keagenan kapal, kantor cabang, tata cara pengenaan sanksi administratif, serta pembinaan dan pengawasan teknis.","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal di Indonesia. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 155, dan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur kegiatan keagenan kapal agar lebih tertib dan efisien.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Kegiatan keagenan kapal yang mencakup pelaporan kedatangan dan keberangkatan kapal, penyerahan dokumen kapal, pengurusan jasa kepelabuhanan, penunjukan perusahaan bongkar muat, penyelesaian dokumen kapal, pemungutan uang tambang, pembukuan dan pencarian muatan, penerbitan konosemen, penyelesaian tagihan, penyelesaian pengisian bunker, air tawar, dan provision, pemberian informasi, dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati.\n2. Pelaksana kegiatan keagenan kapal adalah perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional.\n3. Jenis keagenan kapal terdiri dari keagenan umum kapal asing dan keagenan kapal nasional.\n4. Persyaratan perizinan usaha bagi perusahaan nasional keagenan kapal, termasuk akta pendirian, NPWP, modal usaha minimal, penanggung jawab perusahaan, sertifikat kepemilikan atau sewa gedung kantor, surat keterangan domisili, tenaga ahli, dan referensi bank.\n5. Tata cara pemberian izin usaha keagenan kapal oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.\n6. Hak perusahaan keagenan kapal untuk menerima pembayaran (agency fee) sesuai kesepakatan.\n7. Kewajiban perusahaan keagenan kapal yang telah mendapat izin usaha, termasuk melaksanakan ketentuan izin, melakukan kegiatan operasional secara terus menerus, mematuhi peraturan perundang-undangan, menyampaikan laporan bulanan, melaporkan perubahan penanggung jawab/pemilik/domisili perusahaan, dan melaporkan pembukaan kantor cabang.\n8. Tata cara pelaporan kegiatan keagenan kapal, termasuk pemberitahuan rencana dan realisasi pengoperasian kapal kepada Direktur Jenderal.\n9. Ketentuan mengenai pembukaan kantor cabang perusahaan keagenan kapal.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perusahaan keagenan kapal yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, serta Pasal 14 dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Permenhub No. 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149253/permenhub-no-65-tahun-2019","082ec68e-264f-4759-bea4-127aac0c360a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[114],{"_101":115,"_103":116,"_36":117},"Permenhub No. 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102942/permenhub-no-24-tahun-2017","f27d5d36-011e-4ee2-879e-c88eb911fa37","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 11 OF 2016
ON
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF SHIP AGENCY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

By the Grace of God Almighty

DECIDES:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=8310a888-cfe5-4480-a087-cd6094f55ef5","actionData","errors"]