Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.05/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan

Juga dikenal sebagai: PMK 147/PMK.05/2014 · PMK No. 147/PMK.05/2014

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:15 Juli 2014Tanggal Penetapan:14 Juli 2014
Anggaran Belanja NegaraKeuangan Negara & Daerah

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku15 Juli 2014
Tanggal Penetapan14 Juli 2014
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Otoritas Jasa Keuangan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan tata cara penyediaan, pencairan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana APBN 2014 pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan perubahan organisasi OJK. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nomenklatur pejabat yang bertanggung jawab sebagai Kepala Satuan Kerja Sementara OJK sesuai dengan struktur organisasi baru.

Ketentuan Substansial: Perubahan utama dalam peraturan ini adalah penetapan Kepala Departemen Keuangan pada OJK sebagai Kepala Satker Sementara OJK yang melaksanakan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain itu, Satker Sementara OJK ditetapkan sebagai entitas akuntansi pemerintah. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran fungsi pengelolaan keuangan di OJK sesuai dengan struktur organisasi yang baru.

(-)

(-)