Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). LPPD harus memuat capaian kinerja pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan, serta penerapan standar pelayanan minimal. Penyusunan LPPD dilakukan melalui pembentukan tim penyusun dan tim pereviu, pengumpulan data, dan verifikasi dokumen. LPPD disampaikan oleh gubernur atau bupati/wali kota kepada pemerintah pusat melalui sistem informasi pemerintahan daerah. Kepala daerah yang terlambat menyampaikan LPPD dapat dikenai sanksi administratif. Selain itu, peraturan ini juga mengatur evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dan provinsi, serta pemberian penghargaan kepada daerah yang berprestasi.