Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 ini bertujuan untuk menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Kebijakan ini mencakup penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Pembentukan tim penyusun dan tim pereviu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diatur untuk memastikan penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu. Laporan-laporan ini harus disampaikan melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dan disertai dengan sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan.

(-)

1. Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan tidak tepat waktu dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kepala daerah yang tidak menyampaikan RLPPD dapat diberikan sanksi administratif.