Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka mempercepat ketersediaan rencana tata ruang serta mengoptimalkan kontribusi perencana wilayah dan kota dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Kebijakan ini menetapkan perubahan teknis terhadap tata cara penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Substansi utama perubahan mencakup penyesuaian pada tahapan persiapan kegiatan, yang meliputi pembentukan tim penyusun, penyusunan kerangka acuan kerja, serta penetapan metodologi. Tim penyusun kini diwajibkan melibatkan tim ahli dengan kualifikasi profesional perencana wilayah dan kota bersertifikat yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun, atau kurang dari 5 tahun dengan persetujuan Menteri. Selain itu, peraturan ini mengatur kewajiban penyusunan rencana kerja yang mencakup integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam dokumen rencana tata ruang dengan durasi pelaksanaan paling lama 12 bulan. Peraturan ini juga mempertegas mekanisme pelibatan masyarakat secara pasif melalui berbagai media informasi selama tahapan persiapan.