Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2021

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk memastikan penyediaan layanan keimigrasian yang profesional dan akuntabel, mengingat adanya penyedia jasa konsultasi yang tidak profesional yang merugikan pemohon layanan keimigrasian. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan operasional Konsultan Keimigrasian yang harus diwadahi dalam kantor berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian. Konsultan Keimigrasian harus menyediakan jasa konsultasi berdasarkan kuasa dari pemohon layanan yang meliputi warga negara Indonesia, orang asing, dan penjamin. Kantor Konsultan Keimigrasian harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Wilayah kerja Konsultan Keimigrasian dapat meliputi seluruh Indonesia dan/atau luar negeri, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pelatihan bagi Konsultan Keimigrasian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

1. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, pembinaan, pembekuan sementara izin, penyegelan izin, atau pencabutan penetapan Direktur Jenderal.
2. Kantor Konsultan Keimigrasian yang melanggar kewajiban dapat dikenai sanksi administratif setelah pemberitahuan dan jika tidak ada keberatan dalam 7 hari kerja.