Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2013

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan pelimpahan wewenang pemberian izin usaha dalam rangka penanaman modal kepada Dewan Kawasan Sabang, sejalan dengan penyempurnaan pedoman dan tata cara perizinan penanaman modal yang baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan di Kawasan Sabang.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pelimpahan wewenang penerbitan izin usaha dari BKPM kepada Dewan Kawasan Sabang, termasuk izin usaha perluasan, perubahan, dan penggabungan perusahaan. Pelimpahan ini mencakup berbagai bidang seperti pekerjaan umum, perhubungan, perumahan rakyat, kesehatan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, dan perdagangan. Namun, terdapat pengecualian untuk industri tertentu seperti industri minuman beralkohol dan industri teknologi tinggi strategis. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh BPKS, dengan kewajiban pelaporan kepada BKPM.