Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012

(-)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mengatur tentang Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah urgensi pembentukan lembaga kearsipan daerah untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan nasional secara komprehensif dan terpadu, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk Lembaga Kearsipan Daerah.
2. Lembaga Kearsipan Daerah memiliki fungsi substantif (pembinaan, pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsip statis) dan fungsi fasilitatif (hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kesekretariatan, ketatausahaan, keprotokolan, keuangan dan perencanaan).
3. Struktur Lembaga Kearsipan Daerah harus memiliki keseimbangan eselonering dan membentuk rumpun yang ideal.

(-)

(-)