Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 313 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Tujuannya adalah untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerapan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan melalui pengenaan sanksi administratif. Kebijakan ini mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif, yang meliputi peringatan, pembekuan, pencabutan, dan/atau denda administratif. Pelanggaran tersebut dapat terjadi dalam berbagai aspek penerbangan seperti angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, dan kelaikan udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab untuk menetapkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Penerbangan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, survei, atau pengujian. Selain itu, peraturan ini juga mengatur prosedur pengajuan keberatan terhadap sanksi yang dikenakan.

• Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan, pencabutan, dan/atau denda administratif.
• Denda administratif ditetapkan dalam satuan penalty unit (PU) dengan nilai Rp 100.000,- per PU.