Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2004

(-)

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai Badan Hukum Milik Negara untuk mendukung kemandirian dan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. UPI akan mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah, dan memiliki hak serta kewajiban sebagai badan hukum. Struktur organisasi UPI terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, dan Pimpinan Universitas. UPI berfungsi sebagai lembaga nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan sistem multi kampus. UPI berhak memberikan gelar akademik dan penghargaan kepada peserta didik dan masyarakat yang memenuhi syarat. Pembiayaan UPI berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri yang tidak mengikat, serta usaha dan tabungan universitas.

1. Pimpinan Universitas selambat-lambatnya dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini membentuk Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat. 2. Masa peralihan penyelenggaraan Universitas dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara adalah 5 (lima) tahun, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4). 3. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan Universitas yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

(-)