Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengakomodir objek retribusi jasa usaha yang belum terakomodir dan menyesuaikan tarif dengan kondisi terkini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Perubahan meliputi:
1. Perubahan definisi Pemerintah Daerah, Kas Umum Daerah, dan Masa Retribusi.
2. Penghapusan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b serta ayat (5).
3. Perubahan Pasal 9 mengenai besaran tarif yang tercantum dalam Lampiran I.
4. Penyisipan Pasal 9A dan 9B mengenai biaya operasional petugas di luar laboratorium dan tarif khusus untuk siswa/mahasiswa yang melakukan penelitian.
5. Perubahan Pasal 16, 30, dan 37 mengenai besaran tarif yang tercantum dalam lampiran II, III, dan IV.
Peraturan ini mengatur tarif retribusi jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, luas, harga satuan, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. Peraturan ini juga mengatur biaya operasional petugas yang memberikan pelayanan di luar laboratorium yang dibebankan kepada pelanggan, serta tarif khusus untuk siswa dan mahasiswa yang melakukan penelitian.
di desktop Anda.