Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 11 Tahun 2011

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon dapat mengembangkan usaha sejenis seperti memproduksi air kemasan dan mengelola air limbah, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Modal PDAM terdiri dari penyisihan keuangan daerah, bantuan hibah dari pemerintah provinsi dan pusat, bantuan hibah luar negeri, dan pinjaman. Modal awal PDAM hingga audit BPKP per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 27.439.400.277,- yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penambahan modal dapat dilakukan melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah yang realisasinya dilaksanakan secara bertahap setiap tahun anggaran.

Organ PDAM terdiri atas bupati selaku pemilik modal, dewan pengawas, dan direksi. Direksi bertugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan operasional, membina pegawai, mengelola kekayaan PDAM, menyelenggarakan administrasi, menyusun rencana strategis bisnis, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PDAM. Dewan pengawas bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM, memberikan pertimbangan kepada bupati, serta memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan anggaran tahunan PDAM kepada bupati.

Pegawai PDAM diangkat dengan persyaratan tertentu dan berhak atas gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya. Pegawai juga berhak atas jaminan hari tua dan bagian dari jasa produksi jika PDAM memperoleh keuntungan. Selain itu, pegawai juga memperoleh hak cuti.

1. Pada saat peraturan daerah ini diberlakukan, semua ketentuan yang diatur oleh peraturan sebelumnya tetap dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini sampai dengan pencabutan ketentuan dimaksud.

(-)