Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Produksi dan Peredaran Kayu Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan hutan hak di Kabupaten Ciamis. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya hutan bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan hutan hak, mengoptimalkan aneka fungsi hutan hak, dan meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta daya saing usaha.

Ketentuan substansial meliputi:

1. Kegiatan pengelolaan hutan hak yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, pemeliharaan dan perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan.
2. Penunjukan fungsi hutan hak (lindung, konservasi, produksi) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Pemanfaatan hutan hak yang dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan.
4. Rehabilitasi hutan hak pada lahan kritis.
5. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, fasilitasi, kemitraan, dan penyuluhan.
6. Pengendalian melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
7. Perizinan untuk usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dan bukan kayu (IUIPHHBK).
8. Sistem insentif untuk mendorong tutupan bervegetasi tetap pada hutan hak.
9. Hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang izin usaha industri dan pengelola hutan hak.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).