Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1989

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis

Juga dikenal sebagai: Keppres 44/1989 · Keppres No. 44 Tahun 1989 · Keppres Nomor 44 Tahun 1989

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:28 Agustus 1989Tanggal Penetapan:28 Agustus 1989
Pembentukan Lembaga Negara

Informasi

TipeKeputusan Presiden (Keppres)
TemaBadan Pengelola Industri Strategis
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku28 Agustus 1989
Tanggal Penetapan28 Agustus 1989
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis dan Industri Hankam, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1986.

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola industri-industri strategis secara terpadu, termasuk industri di bidang pertahanan dan keamanan. Badan Pengelola Industri Strategis dibentuk untuk membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi industri-industri strategis milik negara seperti PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara, PT. PAL Indonesia, dan lainnya. Badan ini bertanggung jawab untuk meningkatkan teknologi, produktivitas, dan efisiensi industri-industri tersebut guna mendukung pembangunan nasional dan kemandirian pertahanan negara. Struktur organisasi Badan Pengelola terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa Deputi yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam perencanaan, ekonomi, teknologi, dan administrasi.

1. Menteri Keuangan selaku pemegang saham Negara dalam badan-badan usaha milik Negara memberikan kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi / Ketua Badan Pengelola. 2. Menteri-menteri yang sebelumnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan-badan usaha milik Negara melimpahkan kewenangan, pembinaan, dan pengawasan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi / Ketua Badan Pengelola.

(-)