Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Juga dikenal sebagai: PP 33/2024 · PP No. 33 Tahun 2024 · PP Nomor 33 Tahun 2024

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:21 Oktober 2024Tanggal Penetapan:22 Agustus 2024
Pendapatan Non Pajak

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku21 Oktober 2024
Tanggal Penetapan22 Agustus 2024
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2024 ini bertujuan untuk mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI). Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis PNBP yang diatur meliputi jasa digitalisasi penyiaran, pelatihan pertelevisian, sertifikasi profesi penyiaran televisi, penyiaran, penggunaan sarana dan prasarana, produksi program dan/atau konten, multipleksing, serta royalti atas penggunaan hak kekayaan intelektual. Tarif untuk setiap jenis PNBP ditentukan berdasarkan formula yang spesifik dan dapat diatur lebih lanjut oleh TVRI. Selain itu, peraturan ini juga memungkinkan penetapan tarif hingga Rp0,00 atau 0% dengan persetujuan Menteri Keuangan.

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan wajib bayar atau mitra sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

(-)