Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2013

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Program Kegiatan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1219).

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan dekonsentrasi dan penugasan tugas pembantuan dari Kementerian Sosial kepada Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/Kota untuk Tahun Anggaran 2014.

Latar Belakang dan Tujuan: Pelimpahan kewenangan ini didasarkan pada Pasal 16 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tujuannya adalah untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Sosial di daerah agar terlaksana dengan efektif dan efisien.

Ketentuan Substansial:

• Pelimpahan Kewenangan: Gubernur melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di daerah provinsi kepada Kepala SKPD yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan program dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial.
• Pendanaan: Pendanaan dekonsentrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Sosial melalui dana dekonsentrasi. Dana dialokasikan untuk kegiatan nonfisik seperti koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pendanaan tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
• Program Dekonsentrasi: Meliputi program dukungan manajemen, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
• Program Tugas Pembantuan: Dilaksanakan untuk program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, khususnya pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pelestarian nilai kepahlawanan.
• Pengelolaan Dana: Dana dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Umum Negara di Daerah. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum.
• Pertanggungjawaban dan Pelaporan: Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaporan manajerial dan akuntabilitas dana dekonsentrasi, meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala, saran tindak lanjut, laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

(-)

(-)