Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1979

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980

Juga dikenal sebagai: UU 2/1979 · UU No. 2 Tahun 1979 · UU Nomor 2 Tahun 1979

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:1 April 1979Tanggal Penetapan:12 Maret 1979
Hukum Tata NegaraAnggaran Belanja Negara

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku01 April 1979
Tanggal Penetapan12 Maret 1979
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Diubah Oleh

(-)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 menetapkan anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun III. Anggaran ini mengikuti prioritas nasional yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dengan fokus pada pembangunan ekonomi, terutama sektor pertanian dan industri. Anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan mencapai swasembada pangan. Kebijakan anggaran berimbang yang dinamis diterapkan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan, meningkatkan tabungan pemerintah, dan mendukung pembangunan dengan kemampuan sendiri. Pengeluaran diarahkan untuk memelihara hasil pembangunan, menyelesaikan proyek sebelumnya, dan mendanai proyek baru. Bantuan pembangunan kepada daerah juga ditingkatkan untuk meratakan pembangunan dan mengurangi pengangguran.

1. Kredit anggaran proyek-proyek yang tersisa pada akhir Tahun Anggaran 1979/1980 dipindahkan ke Tahun Anggaran 1980/1981 dengan Peraturan Pemerintah. 2. Saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 1979/1980 ditambahkan ke anggaran Tahun Anggaran 1980/1981 untuk membiayai Anggaran Belanja Pembangunan. 3. Sisa kredit anggaran sebelum ditambahkan ke Anggaran 1980/1981 harus diperiksa oleh Menteri Keuangan. 4. Peraturan Pemerintah terkait disampaikan kepada DPR dan BPK selambat-lambatnya akhir triwulan I Tahun Anggaran 1980/1981.

(-)