Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 136 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Juga dikenal sebagai: PP 136/2000 · PP No. 136 Tahun 2000 · PP Nomor 136 Tahun 2000

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:1 Januari 2001
Ketentuan Perpajakan

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaTata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku01 Januari 2001
Tanggal Penetapan-
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3726)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Tujuannya adalah untuk mengatur tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur jenis barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, termasuk uang tunai, surat-surat berharga, dan barang yang mudah rusak. Pejabat berwenang untuk menggunakan, menjual, atau memindahbukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak. Penjualan barang dilakukan dengan cara tertentu, dan pejabat serta jurusita pajak dilarang membeli barang sitaan.

(-)

1. Pejabat dan Jurusita Pajak dilarang membeli barang sitaan baik untuk diri sendiri maupun atas kuasa pihak lain. 2. Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan berlaku juga terhadap istri, suami, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.