Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2012

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap Badan Publik membuka akses informasi publik kepada masyarakat. Kementerian Luar Negeri sebagai Badan Publik bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dengan menyediakan informasi publik yang akurat dan tidak menyesatkan, sambil tetap menjaga hak untuk menentukan informasi yang dikecualikan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur kewajiban Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mengelola, menyimpan, dan mendokumentasikan informasi publik dengan baik, serta menyediakan informasi tersebut kepada pemohon secara akurat dan berbiaya ringan. PPID ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik, termasuk penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi. Informasi publik dikategorikan menjadi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Kementerian berhak menolak permintaan informasi yang tidak sesuai prosedur dan menentukan informasi yang dikecualikan.