Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik

Juga dikenal sebagai: Permendag 06/M-DAG/PER/1/2007 · Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:22 Januari 2007Tanggal Penetapan:22 Januari 2007
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Informasi

TipePeraturan Menteri Perdagangan
TemaVerifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik
LokasiKementerian Perdagangan
Tanggal Berlaku22 Januari 2007
Tanggal Penetapan22 Januari 2007
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan daya saing industri keramik nasional, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan melindungi konsumen melalui verifikasi atau penelusuran teknis impor keramik. Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur kewajiban verifikasi impor keramik sebelum muat barang oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Surveyor harus berpengalaman minimal 5 tahun dan memiliki afiliasi di luar negeri. Verifikasi meliputi uraian barang, jumlah, negara asal, dan waktu pengapalan. Hasil verifikasi digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean. Pengecualian verifikasi diberikan untuk barang penelitian, kiriman, atau pindahan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap berwenang melakukan pemeriksaan pabean.

1. Perusahaan yang melaksanakan impor setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih dapat melaksanakan impor keramik tanpa dikenakan kewajiban verifikasi, dengan ketentuan barang impor harus sudah tiba di pelabuhan tujuan Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan, yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC 1.1) sesuai dengan peraturan kepabeanan yang berlaku.

1. Perusahaan atau importir yang melanggar dikenakan sanksi pencabutan Angka Pengenal Importir (API) dan/atau sanksi lainnya. 2. Keramik yang impornya tidak sesuai harus diekspor kembali atas biaya importir. 3. Surveyor yang tidak melaporkan kegiatan verifikasi dua kali dalam enam bulan dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana verifikasi.