Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2023.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan serta mewujudkan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan ini dilakukan karena peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. Ketentuan yang diubah mencakup penggunaan PDL-II Tactical yang dapat digunakan pada kegiatan operasional di lapangan, kegiatan/event tertentu, dan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Menteri. PDL-II Tactical juga dapat digunakan pada hari Kamis dan Jumat jika tidak menggunakan Pakaian Dinas batik. Warna dan bahan PDL-II Tactical diatur secara spesifik, termasuk warna atasan merah marun dan celana khaki atau hitam.

(-)

(-)