[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","608a4128-fc85-486a-adc2-52f9f1289110","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":23,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025","number","18","year","2025","published_date","2025-06-30","effective_date","2025-08-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan","subject_matter","Materi pokok dalam Permendag ini adalah mengatur kebijakan impor untuk komoditas pertanian dan peternakan dengan kerangka kewenangan yang diperbarui demi memperkuat efektivitas pengendalian dan kepatuhan impor. Barang Pertanian dan Peternakan yang diatur impornya terdiri atas: a. hewan dan produk hewan; b. beras; c. gula; d. jagung; e. bawang putih; dan f. produk hortikultura. Impor Barang Pertanian dan Peternakan tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dapat dilakukan oleh: a. badan usaha milik negara; dan/atau b. Pelaku Usaha lainnya.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEBIJAKAN - PENGATURAN - IMPOR - PERTANIAN - PETERNAKAN
2025
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 18, BN 2025 (451): 203 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan
ABSTRAK:	\n \n Untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor barang pertanian dan peternakan, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan. \n Dasar hukum dalam Permendag ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 2009; PP No. 83 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 40 Tahun 2021; PP No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 168 Tahun 2024; Permendag No. 6 Tahun 2025; dan Permendag No. 16 Tahun 2025. \n Materi pokok dalam Permendag ini adalah mengatur kebijakan impor untuk komoditas pertanian dan peternakan dengan kerangka kewenangan yang diperbarui demi memperkuat efektivitas pengendalian dan kepatuhan impor. Barang Pertanian dan Peternakan yang diatur impornya terdiri atas: a. hewan dan produk hewan; b. beras; c. gula; d. jagung; e. bawang putih; dan f. produk hortikultura. Impor Barang Pertanian dan Peternakan tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dapat dilakukan oleh: a. badan usaha milik negara; dan/atau b. Pelaku Usaha lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2025. \n Lampiran file: 203 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 16, lampiran hlm 17 sd 203) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.\n\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan. Latar belakangnya adalah untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor barang pertanian dan peternakan karena peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis Barang Pertanian dan Peternakan yang Diatur Impornya:\n * Hewan dan produk hewan\n * Beras (beras keperluan umum BUMN pemilik API-U, beras keperluan lain API-P, dan beras keperluan lain BUMN pemilik API-U)\n * Gula\n * Jagung\n * Bawang putih\n * Produk hortikultura\n2. Persyaratan Impor:\n * Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor (PI) sebelum barang masuk ke Daerah Pabean.\n * Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh surveyor.\n3. Impor untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga:\n * Dapat dilakukan oleh BUMN dan/atau Pelaku Usaha lainnya.\n4. Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB, KEK, dan TPB:\n * Mengatur perlakuan kebijakan impor terhadap pemasukan dan pengeluaran barang dari kawasan-kawasan tersebut.\n5. Pengecualian:\n * Kebijakan dan pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan dapat dikecualikan dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha dan Impor dilakukan untuk kegiatan usaha.\n6. Impor Barang Keperluan Tes Pasar:\n * Produk hewan olahan dapat diimpor sebagai Barang untuk Keperluan Tes Pasar setelah mendapat PI.\n7. Kewajiban Importir:\n * Importir wajib menyampaikan laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi secara elektronik.\n8. Pengawasan:\n * Dilakukan pengawasan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor.","transitional_provisions","1. PI yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir dan dapat diubah/diperpanjang sesuai peraturan ini.\n2. Surat Keterangan yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.\n3. Permohonan PI yang diajukan sebelum berlakunya peraturan ini tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.\n4. Permohonan Surat Keterangan yang diajukan sebelum berlakunya peraturan ini tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.\n5. Dokumen lain (laporan verifikasi, rekomendasi, dll.) yang diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.\n6. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;\n7. Terhadap dokumen PI yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Barang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;\n8. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai;\n9. LS yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat dilakukan perubahan dan/atau pembatalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;\n10. Terhadap Barang Pertanian dan Peternakan yang diimpor dari luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini;\n11. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan\n12. Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap pemasukan atau Impor beras keperluan umum BUMN pemilik API-U, beras keperluan lain BUMN pemilik API-U, bawang putih, dan produk hortikultura ke TPB yang tiba di TPB paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini berlaku.","sanctions","1. Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi dikenai sanksi administratif.\n2. Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan dikenai sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_111":112,"_113":114,"_36":115},"text","Permendag No. 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331346/permendag-no-31-tahun-2025","0e7c5ae5-068b-47f4-bf45-f050f84e8c3b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2025
CONCERNING
POLICY AND REGULATION OF IMPORT
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to strengthen the effectiveness of controlling the import of agricultural and livestock products, it is necessary to re-regulate the policy and regulation of import of agricultural and livestock products;
that the policy and regulation of import of agricultural and livestock products as stipulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 36 of 2023 concerning Import Policy and Regulation as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Trade Number 8 of 2024 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 36 of 2023 concerning Import Policy and Regulation, are no longer in accordance with developments and legal needs, so it is necessary to replace them;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Trade concerning the Policy and Regulation of Import of Agricultural and Livestock Products;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization (Agreement on the Establishment of the World Trade Organization) (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1994 Number 57, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3564);
Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4661);
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Law Number 7 of 2014 concerning Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 45, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5512) as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
Government Regulation Number 32 of 2009 concerning Bonded Storage Places (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 61, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4998) as amended by Government Regulation Number 85 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 32 of 2009 concerning Bonded Storage Places (Official Gazette
Government Regulation Number 83 of 2010 concerning the Delegation of Government Authority to the Sabang Area Council (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 143, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5175);
Government Regulation Number 28 of 2021 concerning the Implementation of the Industrial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 38, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6640) as amended by Government Regulation Number 46 of 2023 concerning Amendments to Government Regulation Number 28 of 2021 concerning the Implementation of the Industrial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 119, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6891);
Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6641);
Government Regulation Number 40 of 2021 concerning the Implementation of Special Economic Zones (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 50, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6652);
Government Regulation Number 41 of 2021 concerning the Implementation of Free Trade Zones and Free Ports (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 51, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6653);
Presidential Regulation Number 168 of 2024 concerning the Ministry of Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 364);
Regulation of the Minister of Trade Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 53);
Regulation of the Minister of Trade Number 16 of 2025 concerning Import Policies and Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 449);

DECIDES:

To Stipulate:

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE CONCERNING POLICIES AND REGULATIONS ON THE IMPORT OF AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTS.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=608a4128-fc85-486a-adc2-52f9f1289110","actionData","errors"]