Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1954

Peraturan ini mencabut: 1. Huwelijksordonnantie Buitengewesten Staatsblad 1932 No. 482 dan semua peraturan-peraturan (juga dari Pemerintah Swapraja) tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk Umat Islam yang berlainan dan yang bertentangan dengan Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia.

Undang-undang ini bertujuan untuk menetapkan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyatukan berbagai peraturan yang berbeda-beda mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang berlaku di Indonesia, khususnya di luar Jawa dan Madura. Ketentuan substansial dari undang-undang ini meliputi pencabutan peraturan-peraturan lama yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini dan penggantian dengan peraturan baru yang lebih modern dan seragam. Undang-undang ini juga mengatur perubahan istilah dalam pasal 3 ayat 5 dari 'biskal gripir hakim kepolisian' menjadi 'Panitera Pengadilan Negara'. Selain itu, Menteri Agama diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan.

1. Undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia, dan untuk tempat-tempat yang belum dijalankan, ditetapkan mulai tanggal 1 April 1951. 2. Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan digantikannya dengan Undang-undang No. 22 tahun 1946, maka akan ada peraturan yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

1. Pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak yang dijatuhkan dan rujuk yang dilakukan dapat dikenai denda hingga Rp. 50,-.