Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.06/2016

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan ini bertujuan untuk menyajikan nilai Barang Milik Negara (BMN) secara akurat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya untuk mengakomodasi sistem akuntansi berbasis akrual dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Ketentuan substansial mencakup pembagian kewenangan antara unit akuntansi barang dan keuangan di berbagai tingkat pelaporan, serta prosedur rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMN. Kementerian/Lembaga diwajibkan melakukan rekonsiliasi internal dan dengan DJKN sebagai Pengelola Barang. Rekonsiliasi dilakukan terhadap berbagai jenis aset, termasuk persediaan, aset tetap, dan aset lainnya, serta melibatkan berbagai unit akuntansi di tingkat pusat dan daerah.

(-)

1. Terhadap UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yang tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dengan Pengelola Barang, dikenakan sanksi berupa penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN dan rekomendasi kepada KPPN untuk pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar.