Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004

Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Regulasi ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas penitipan dana jangka pendek bagi Bank Syariah / UUS yang mengalami kelebihan likuiditas dan mendukung pelaksanaan pengendalian moneter oleh Bank Indonesia melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) berbasis syariah.

Seiring dengan berkembangnya jumlah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, diperlukan penyempurnaan instrumen moneter syariah untuk pengelolaan dana dan pengendalian moneter.

Peraturan ini secara eksplisit mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Peraturan ini juga mengubah karakteristik instrumen Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) menjadi tidak dapat diperjualbelikan (non-negotiable). Selain itu, terdapat perubahan apda mekanisme sanksi.

PBI ini juga mengubah kewajiban Bank Syariah atau UUS terkait transaksi SWBI. Mekanisme implementasi SWBI juga diubah menjadi tanpa warkat (scripless). Selain itu, diperkenalkan mekanisme sanksi yang lebih terstruktur, dimana pelanggaran berulang dalam periode waktu tertentu akan mengakibatkan pembatasan hak bank untuk berpartisipasi dalam transaksi SWBI.

SWBI yang telah diterbitkan sebelum berlakunya PBI ini tetap tunduk pada ketentuan PBI No. 2/9/PBI/2000 sampai dengan jatuh tempo.

Bank Syariah / UUS yang membatalkan permohonan Penitipan Dana Wadiah dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan denda sebesar 1 perseribu dari nominal yang dibatalkan (maksimal Rp 1 miliar). Jika terjadi pembatalan sebanyak 3 kali dalam 6 bulan, bank tersebut tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah selama 7 hari.