Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan yang mudah dengan tata kelola yang jelas dan memberikan nilai ekonomi yang baik. Ruang lingkup peraturan ini mencakup pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengadaan berdasarkan tarif yang dipublikasikan, pengadaan sesuai praktik bisnis yang mapan, dan pengadaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan ini juga mengatur tentang pelaksanaan pengadaan pada BLU/BLUD yang pembiayaannya dibebankan pada APBN/APBD, serta tata cara pelaksanaan kontrak yang dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar.