Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2023

Regulatory Relationship: Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

• UU No. 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi.
• UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.

Isi Kebijakan:

1. Regulasi yang Dicabut: Peraturan yang dibatalkan adalah UU Nomor 10 Tahun 1948 dan UU Nomor 24 Tahun 1956.
2. Alasan Pencabutan: Kedua peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat.
3. Kerangka Baru: Undang-Undang ini memberikan pengaturan yang lebih relevan terhadap kondisi saat ini, termasuk penyesuaian cakupan wilayah dan penegasan karakteristik Provinsi Sumatera Utara.
4. Ketentuan Peralihan: Poin tentang penyebutan Kota Padangsidimpuan tetap berlaku hingga masa berlakunya habis, dan penggunaan nomenklatur dilakukan secara bertahap.
5. Dampak terhadap Kewajiban Kepatuhan yang Ada: Semua kewajiban berdasarkan peraturan yang dicabut menjadi tidak berlaku kecuali yang dinyatakan masih berlaku.
6. Tanggal Berlaku Pencabutan: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ketentuan Peralihan:

Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur peralihan di luar yang telah disebutkan dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa penggunaan nomenklatur yang lama dapat berlangsung hingga habis masa berlakunya.

Sanksi: Tidak ada sanksi yang dijelaskan dalam peraturan ini. Oleh karena itu, tidak terdapat sanksi administrasi maupun pidana yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang ini.