Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 Tahun 2018

(-)

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk mendukung kestabilan nilai rupiah melalui pengembangan instrumen pasar uang syariah yang likuid dan efisien. Sertifikat Deposito Syariah diatur untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong pembiayaan ekonomi nasional. Instrumen ini harus memenuhi kriteria tertentu, seperti diterbitkan tanpa warkat, dalam mata uang rupiah atau valuta asing, dan menggunakan akad Mudarabah. Pelaku pasar termasuk bank, perusahaan efek, dan nasabah, dengan dukungan lembaga pendukung pasar uang. Bank penerbit wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia dan memenuhi persyaratan administratif. Keterbukaan informasi dan pelaporan juga diatur secara ketat.

1. Sertifikat Deposito Syariah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat ditransaksikan di Pasar Uang sampai dengan jatuh waktu.

1. Bank yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau kewajiban membayar. 2. Pelanggaran berulang dapat dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang atau pencabutan izin.