Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Juga dikenal sebagai: PP 1/2022 · PP No. 1 Tahun 2022 · PP Nomor 1 Tahun 2022

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:3 Januari 2022Tanggal Penetapan:3 Januari 2022
Sistem Pendidikan NasionalPariwisata & Kebudayaan

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaRegister Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku03 Januari 2022
Tanggal Penetapan03 Januari 2022
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516) Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dengan fokus pada pengaturan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendaftaran, penetapan, dan pengelolaan cagar budaya. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan hak dan kewajiban bagi pemilik dan pengelola cagar budaya, termasuk kewajiban untuk melaporkan penemuan objek yang diduga sebagai cagar budaya dan mendapatkan izin untuk pencarian dan pengalihan kepemilikan cagar budaya. Peraturan ini juga mengatur tentang pemberian insentif dan kompensasi bagi pihak yang melindungi cagar budaya.

1. Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan keputusan status Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota. 2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib melakukan: a. Penetapan peringkat berdasarkan pengkajian dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya; b. klasifikasi dan Pencatatan dalam Register Nasional; dan c. pemberian surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik Cagar Budaya, terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(-)