Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 ini ditetapkan untuk mengatur tata cara privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, serta memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran. Pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah mendapatkan persetujuan dari DPR-RI dan rencana privatisasi dituangkan dalam program tahunan yang dikonsultasikan kepada DPR-RI. Privatisasi dapat dilakukan melalui penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan langsung kepada investor, atau kepada manajemen dan/atau karyawan. Persero yang dapat diprivatisasi harus memenuhi kriteria tertentu, seperti berada dalam industri yang kompetitif atau sektor dengan teknologi yang cepat berubah. Sebaliknya, Persero yang bergerak di sektor pertahanan, keamanan, atau yang memiliki tugas khusus dari pemerintah tidak dapat diprivatisasi.