Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan ini menetapkan bahwa barang impor yang menyebabkan kerugian dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping jika harga ekspor lebih rendah dari nilai normal, atau Bea Masuk Imbalan jika barang tersebut menerima subsidi dari negara pengekspor. Komite Anti Dumping Indonesia dibentuk untuk menangani penyelidikan dan pengusulan pengenaan bea masuk tersebut. Komite ini terdiri dari unsur-unsur Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan, dan lembaga terkait lainnya. Industri Dalam Negeri dapat mengajukan permohonan penyelidikan, dan Komite dapat melakukan penyelidikan tanpa permohonan. Tindakan sementara dapat diambil selama penyelidikan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan dan dapat berlaku surut dalam kondisi tertentu.