Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tunda Pelayanan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Juga dikenal sebagai: Peraturan BP2MI 3/2021 · Peraturan BP2MI No. 3 Tahun 2021 · Peraturan BP2MI Nomor 3 Tahun 2021

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:4 Februari 2021Tanggal Penetapan:2 Februari 2021
Kewarganegaraan & Keimigrasian

Informasi

TipePeraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
TemaTunda Pelayanan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
LokasiBadan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Tanggal Berlaku04 Februari 2021
Tanggal Penetapan02 Februari 2021
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 204).

Peraturan Badan ini mengatur tentang tunda pelayanan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha penempatan PMI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020. BP2MI berwenang menetapkan Tunda Pelayanan kepada P3MI yang dikenai sanksi administratif oleh Dirjen yang membidangi penempatan tenaga kerja. Tunda Pelayanan ditetapkan melalui Keputusan Kepala BP2MI dan disampaikan kepada P3MI terkait, dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota, dan Perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan RI menindaklanjuti dengan menolak persetujuan surat permintaan PMI bagi P3MI tersebut. Pengakhiran Tunda Pelayanan dilakukan berdasarkan keputusan pencabutan sanksi administratif oleh Dirjen, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala BP2MI dengan menerbitkan Keputusan tentang pengakhiran Tunda Pelayanan. Pengenaan dan pengakhiran Tunda Pelayanan diumumkan kepada publik. Kepala BP2MI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tunda Pelayanan.

(-)

(-)