Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2004 Tahun 2004

Latar Belakang dan Tujuan

Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan melalui pengawasan fungsional yang efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran Departemen Kelautan dan Perikanan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Substansial

Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan melalui berbagai kegiatan seperti audit, pengujian, pengusutan, verifikasi, penilaian/evaluasi, dan pembinaan. Ruang lingkup pengawasan mencakup kegiatan pemerintahan umum, pelaksanaan rencana pembangunan, pengelolaan keuangan negara, dan kegiatan aparatur pemerintah. Pengawasan ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.

• Pimpinan unit/satuan kerja yang menolak pengawasan fungsional atau tidak menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.