Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Juga dikenal sebagai: Perka BPOM 20/2017 · Perka BPOM No. 20 Tahun 2017 · Perka BPOM Nomor 20 Tahun 2017

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:13 Oktober 2017Tanggal Penetapan:10 Oktober 2017
Pencegahan GratifikasiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Informasi

TipePeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
TemaPengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
LokasiBadan Pengawas Obat dan Makanan
Tanggal Berlaku13 Oktober 2017
Tanggal Penetapan10 Oktober 2017
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk menyesuaikan pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua bentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai diatur dan dilaporkan dengan benar guna mencegah korupsi.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur kewajiban pegawai untuk menolak atau melaporkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan mereka. Gratifikasi dikategorikan menjadi yang wajib dilaporkan, tidak wajib dilaporkan, dan terkait kedinasan. Pegawai harus melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan selanjutnya UPG melaporkannya kepada KPK. UPG juga bertanggung jawab untuk sosialisasi dan pengawasan penerapan pengendalian gratifikasi. Perlindungan bagi pelapor gratifikasi juga diatur dalam peraturan ini.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.