Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan mekanisme evaluasi kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) sebagai transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini bertujuan untuk mengukur kemajuan, meningkatkan kualitas penerapan Pemdi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Instansi Pemerintah pusat maupun daerah.

Evaluasi Kinerja Pemdi dilakukan melalui serangkaian penilaian sistematis yang mencakup Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, dan Penilaian Visitasi. Penilaian ini menggunakan instrumen Kuesioner yang terdiri dari 20 indikator yang terbagi ke dalam 7 aspek utama, yaitu: Tata Kelola dan Manajemen, Penyelenggara, Data, Keamanan Pemdi, Teknologi Pemdi, Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, dan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

Instansi Pemerintah diwajibkan membentuk Tim Asesor Internal yang dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi unit kesekretariatan. Sementara itu, penilaian eksternal dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal yang ditetapkan oleh Menteri. Hasil evaluasi ini akan menghasilkan Indeks Pemdi yang menjadi tolok ukur resmi keberhasilan transformasi digital nasional dan dasar penyusunan profil indeks Pemdi nasional.