Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2019

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim) untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang keimigrasian. Diksuskim bertujuan untuk memberikan kompetensi pelaksanaan tugas dan kewenangan fungsi Keimigrasian. Peserta Diksuskim berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk pengalaman kerja, pendidikan, dan kesehatan. Proses seleksi meliputi pengumuman, pendaftaran, pemeriksaan dokumen, uji kompetensi, dan penetapan peserta. Diksuskim diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kurikulum yang disusun bersama Direktorat Jenderal Imigrasi dan unit terkait. Peserta yang lulus akan diberikan surat tanda tamat Diksuskim dan ditetapkan sebagai Pejabat Imigrasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Evaluasi penyelenggaraan Diksuskim dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya.