Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2015

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengatur perencanaan kebutuhan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi jumlah, kualitas, dan kegunaannya, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan Postur Pertahanan Negara. Tujuannya adalah untuk menggantikan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2008 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Kementerian Pertahanan dan TNI dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan (Renbut) Alutsista TNI. Ruang lingkup kegiatan meliputi penyusunan backward planning, Opsreq, spesifikasi teknis, daftar calon penyedia potensial, perkiraan biaya/LCC, dan studi kelayakan. Subjek hukum diwajibkan untuk mengutamakan produksi industri pertahanan dalam negeri, dan dalam hal tidak terpenuhi, dapat menggunakan produk luar negeri dengan syarat tertentu seperti imbal dagang dan kandungan lokal. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban dokumentasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pengadaan.