Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/MENKES/PER/I/2011 Tahun 2011

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama, yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, dan ketenagaan. Klinik wajib menyediakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam bentuk rawat jalan, one day care, rawat inap, dan/atau home care. Klinik juga harus memiliki izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya. Penyelenggaraan klinik harus mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien serta mematuhi standar profesi dan etika.

1. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medis dasar atau spesialistik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, harus disesuaikan dengan Peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

1. Tindakan administratif dapat dilakukan melalui: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pencabutan Izin.