[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","id","session","ssoEnabled",true,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","2e3cbdbd-d48e-43b1-b5e8-e43b9d96a094","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_61":62,"_63":64,"_68":69,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025","number","49","year","2025","published_date","2025-12-11","effective_date","2025-12-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":54,"_57":58,"_59":60},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_6":62,"_57":65,"_66":67},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[70],{"_6":71,"_57":72,"_59":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"sectors","location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendirian - Perubahan - Pembubaran - Badan Hukum - Perseroan Terbatas
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 49, BN 2025 (1076): 16 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas belum sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2011; PP No. 8 Tahun 2021; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Permohonan pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan dimaksud dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang meliputi Perseroan persekutuan modal dan Perseroan perorangan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum PT yang transparan, efektif, akuntabel, dan tertib administrasi, serta untuk memenuhi kebutuhan layanan yang lebih mudah diakses dan fleksibel. Peraturan ini juga menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 yang dianggap belum sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

Ketentuan Substansial:

Pendirian Perseroan Persekutuan Modal: Pendirian dilakukan melalui notaris dengan mengisi formulir pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Perubahan Perseroan Persekutuan Modal: Perubahan anggaran dasar (nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu, modal dasar, pengurangan modal, status PT) memerlukan persetujuan Menteri. Perubahan data (susunan pemegang saham, direksi/komisaris, penggabungan/pengambilalihan/pemisahan, pembubaran, berakhirnya status badan hukum, perubahan nama/alamat) diberitahukan kepada Menteri.
Laporan Tahunan Perseroan Persekutuan Modal: Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
Pendirian Perseroan Perorangan: Pendirian dilakukan dengan mengisi Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui SABH.
Perubahan Perseroan Perorangan: Perubahan diajukan dengan mengisi data yang akan diubah pada Pernyataan Perubahan secara elektronik melalui SABH.
Perubahan Status Perseroan Perorangan: Perseroan perorangan harus mengubah status menjadi Perseroan persekutuan modal jika pemegang saham lebih dari satu atau tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Laporan Keuangan Perseroan Perorangan: Laporan keuangan dilaporkan kepada Menteri paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi.
Pembubaran Perseroan Perorangan: Pembubaran dilakukan dengan mengisi Pernyataan Pembubaran secara elektronik melalui SABH.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.","sanctions","1. Perseroan persekutuan modal yang tidak melaksanakan kewajiban atau yang telah melewati batas waktu penyampaian persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pemblokiran akses.\n2. Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau pencabutan status badan hukum.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_38":101},"text","Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174160/permenkumham-no-21-tahun-2021","0c0b9c31-7de6-45bd-bfef-a500548b6fa6","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49 OF 2025
ON
REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT, AMENDMENT, AND DISSOLUTION OF
LIMITED LIABILITY COMPANY LEGAL ENTITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to improve limited liability company legal services that are transparent, effective, accountable, and orderly in administration, as well as the need for services that are more easily accessible and flexible, it is necessary to optimize and reorganize the implementation of limited liability company legal services within the Ministry of Law;
that Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 concerning the Requirements and Procedures for Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities is not in accordance with current legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=2e3cbdbd-d48e-43b1-b5e8-e43b9d96a094","actionData","errors"]