Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2015

(-)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2015 ini bertujuan untuk mengatur pedoman penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) dalam pemberian layanan kepada pengguna jasa bandar udara. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara. Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi Badan Usaha Bandar Udara untuk menyediakan fasilitas pelayanan operasional dan komersial dengan proporsi tertentu, serta menyusun perjanjian tingkat layanan yang memuat pedoman dasar, pihak yang menandatangani, bentuk layanan, standar pelaksanaan, dan kompensasi. Badan Usaha Bandar Udara juga diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan.

(-)

1. Badan Usaha Bandar Udara yang tidak memenuhi ketentuan maklumat pelayanan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, denda, dan larangan penyesuaian tarif. 2. Peringatan diberikan dalam tiga tahap dengan jangka waktu pemenuhan masing-masing tiga, dua, dan satu bulan. 3. Jika peringatan ketiga tidak ditindaklanjuti, dikenakan denda sebesar 3 bulan PJP2U. 4. Jika denda tidak ditindaklanjuti, dikenakan larangan penyesuaian tarif selama 5 tahun.