Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015

Peraturan ini mencabut: 1. Pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Pangandaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan secara serentak atau antar waktu, dengan tahapan meliputi persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan. Peraturan ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa dan daerah, persyaratan calon kepala desa, proses pendaftaran pemilih, serta mekanisme kampanye dan pemungutan suara. Selain itu, diatur pula mengenai pengawasan pemilihan, tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan bagi kepala desa, serta tindakan penyidikan dan pemberhentian terhadap kepala desa. Peraturan ini juga mengatur tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.

1. Kepala desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

(-)