Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Juga dikenal sebagai: UU 28/1997 · UU No. 28 Tahun 1997 · UU Nomor 28 Tahun 1997

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:7 Oktober 1997Tanggal Penetapan:7 Oktober 1997
Hukum Administrasi NegaraHukum Tata NegaraOrganisasi Komisi & Badan Negara

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaKepolisian Negara Republik Indonesia
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku07 Oktober 1997
Tanggal Penetapan07 Oktober 1997
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai alat negara penegak hukum yang profesional. Tujuannya adalah untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta ketentraman masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketentuan Substansial: Undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga lainnya, termasuk penyidik pegawai negeri sipil dan alat-alat kepolisian khusus. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat. Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban perizinan, pendaftaran, dan pelaporan. Undang-undang ini juga menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta hubungan dan kerja sama dengan badan, lembaga, dan instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri.

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

(-)